Skip to main content

Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

Image
By
Hai..hai.. ketemu lagi..

Kali ini saya akan menyajikan laporan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan yang pernah saya susun pada tahun 2015,,, langsung aja ya..


Laporan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan
Tahun 2015

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1)
Terkait dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, terlihat beberapa Kota/Kabupaten sedang melakukan penyusunan dokumen teknis RDTR tersebut. Namun dalam progresnya terlihat mengalami kendala sehingga masih berkutat dimasalah yang sama.

Oleh karena banyaknya Kota/Kabupaten yang sedang menyusun dokumen teknis/naskah akademis dan mengalami beberapa kendala teknis maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengadakan klinik yang bertujuan memahami permasalahan yang dialami oleh Kota/Kabupaten dalam proses penyusunan materi teknis/naskah akademis RDTR tersebut.

Menentukan Jenis Permasalahan (0,1)
Permasalahan yang umum dijumpai oleh Kota/Kabupaten dalam menyusun dokumen teknis/materi teknis Rencana Detail Tata Ruang adalah peta, KLHS dan sinkronisasi dengan produk perencanaan pembangunan.

Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan (0,1)
Adapun faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah :
  1. Ketidaktahuan penyusun RDTR mengenai mekanisme untuk mendapatkan persetujuan subtansi dari Provinsi sehingga banyak persyaratan yang belum dapat dipenuhi, sedangkan untuk melakukan hal tersebut tidak dianggarkan pada tahun berjalan sehingga mandeg ditengah jalan.
  2. Banyak peta yang dihasilkan dari konsultan tidak dilakukan konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial terlebih dahulu, sehingga untuk mendapatkan rekomendasi sulit dipenuhi.


Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang diperlukan dalam perencanaan sektor tunggal (0,1)
Dengan adanya factor-faktor penyebab permasalahan tersebut maka penulis memberikan saran berupa :
  1. Melakukan sosialisasi kepada Kota/Kabupaten baik yang sedang menyusun RDTR maupun yang tidak mengenai mekanisme persetujuan subtansi RDTR sehingga Kota/Kabupaten yang belum menyusun dapat mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi persyaratan tersebut, sehingga akan mengalokasikan anggaran pada saat penyusunan RDTR.
  2. Termasuk dalam penyajian peta, pada saat penyusunan RDTR oleh Konsultan diharapkan dapat dikonsultasikan dulu ke Badan Informasi Spasial (BIG) sehingga pada saat meminta persetujuan subtansi akan mudah.
Oke sekian dulu ya.. terima kasih ya..
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengalaman Mengaji di LDII

By
Sebelumnya perkenalkan nama saya sandy perdana, anak-anak biasanya panggil saya sandy. Aku lahir kurang lebih 28 tahun yang lalu, tepatnya bulan oktober tahun 1980. Domisili aku pada saat itu di kota bandung di komplek margahayu raya, mungkin nama kompleks ini bagi orang bandung sudah tidak asing lagi karena terkenal kompleks yang dibangun awal tahun 1980an. Lingkungan aku bermain mulai aku kecil sampai menginjak smp sangat mendukung, dalam arti kebetulan penghuni di kompleks tersebut sepantaran dengan aku sehingga aku tidak menemui kendala dalam bermain. Seperti biasa kegiatan dari kecil sampai smp sering dilakukan bersama-sama, mulai sepulang sekolah,kita bermain dilapangan, kebetulan setiap rw punya lapangan masing-masing yang telah disediakan oleh pihak developer. Pada saat itu, hampir sebagai rutinitas kita bermain di sore hari, setelah itu orang tua kami selalu mewanti-wanti agar setelah bermain disore hari, segera mandi dan bersiap-siap untuk ke mesjid. Kebetulan mesjid di
12 comments
Read more

SUCCESS STORY PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) KOTA TASIKMALAYA

By
LAPORAN KARYA TULIS SUCCESS STORY PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) KOTA TASIKMALAYA I. PENDAHULUAN Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional yang keanggotaannya meliputi 8 (delapan) Kementerian yaitu : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia dengan mengarustamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010 – 2014 dan MDG’s 2015. II. SEJARAH PPSP DI KOTA TASIKMALAYA Keikutsertaan Kota Tasikmalaya dalam Program PPSP dimulai melalui pernyataan surat minat untuk mengikuti
Post a Comment
Read more

Mau Jadi Fungsional Perencana??? Yakin... coba baca dulu ya...

By
Mau Jadi Fungsional Perencana??? Yakin... coba baca dulu ya... Hai.. selamat pagi... Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus diketahui sebelum memilih untuk mengambil Jabatan Fungsional Perencana. Mungkin banyak disini teman-teman yang bertanya, kenapa sih ngambil fungsional perencana, koq ngga ke struktural/jabatan administrator, ih sayang loh,, kan punya potensi, emang gak bosen klo nanti ambil fungsional, nanti klo jadi fungsional ngga punya kebijakan loh atau yang lebih parah, fungsional merupakan orang-orang buangan... oke,, mungkin itu beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang nyangkut sama saya. Dari sekian pertanyaan tersebut diatas, saya sendiri ngga mau ambil pusing, yang jelas saya mencoba menyampaikan apa yang saya rasakan sendiri sebagai fungsional perencana. Oke kita mulai ya,, oiya,, persiapkan cemilannya, karena ini lumayan menguras pikiran anda...hehehe.. Berawal dari tahun 2011, ada informasi dari Pusbindiklatren Bappen
Post a Comment
Read more