Skip to main content

Laporan Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Image
By
Hai.. jumpa lagi,, 
Kali ini saya akan membahas tentang Laporan Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang kebetulan pada tahun 2012 ada anggaran  untuk melakukan verifikasi terhadap 5 perumahan dengan anggaran Rp. 50.000.000,-. Oke langsung aja ya,,
Laporan Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman
Tahun 2012

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1)
Kegiatan verifikasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya guna mendata, memfasilitasi dan melakukan penyerahan status kepemilikan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pihak pengembang pada saat awal pembangunan yang selanjutnya dilakukan penyerahan aset kepada pihak pemerintah melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.

Target yang ingin dicapai untuk tiap tahunnya berbeda-beda disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Untuk tahun 2012, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target 5 (lima) perumahan yang ada di Kota Tasikmalaya.
Adapun objek yang dilakukan verifikasi antara lain :
1. Kesesuaian antara siteplan dengan kondisi lapangan.
2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
4. Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas
5. Standar pelayanan minimal.
Menentukan Jenis Permasalahan (0,1)
Permasalahan mengenai verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang sering terjadi khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya adalah banyaknya pengembang yang tidak konsisten menerapkan antara siteplan yang diajukan pada saat proses perizinan dengan kondisi kenyataan dilapangan sehingga menyulitkan dalam verifikasi prasarana, sarana dan utilitas.
Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan (0,1)
Adapun faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah :
1. Banyak pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang disebabkan tahapan pembangunan belum selesai.
2. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah masih lemah, sehingga banyak pengembang yang tidak mematuhi aturan namun tidak ada sanksi dari pemerintah.
3. Adanya kekurantegasan pemerintah dalam menerapkan regulasi tentang prasarana, sarana dan utilitas yang sudah tertuang dalam aturan perundang-undangan.
Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang diperlukan dalam perencanaan sektor tunggal (0,1)
Dengan adanya faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut maka penulis memberikan saran berupa :
1. Melakukan tindakan tegas kepada pengembang yang nakal dengan menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman.
3. Melakukan sosialisasi perundang-undangan kepada pihak pengembang, masyarakat dan calon pembeli rumah tentang aturan yang ada serta membantu mengawasi terhadap pekerjaan dari pihak pengembang.


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan.... apa itu ya???

By
Halooo,, jumpa lagi,, kali ini saya akan membahas mengenai Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan,,, mungkin beberapa orang disini masih belum mengenal apa yang dimaksud dengan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan atau disingkat PIWK adalah jumlah anggaran yang disediakan untuk mendanai program/kegiatan hasil musrenbang tingkat kelurahan/kecamatan berdasarkan prioritas di masing-masing kelurahan/kecamatan. Penentuan program/kegiatan prioritas serta alokasi anggaran PIWK ditetapkan berdasarkan hasil musrenbang tingkat kelurahan/kecamatan. Nah pengen tau contoh laporannya,,, kebetulan saya diundang rapat pembahasan PIWK untuk tahun 2019,,, langsung aja ya... Laporan Rapat Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Tahun 2019 Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan rangkaian kegiatan penting yang dilaksanakan setiap tahun guna menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah secara terpadu dan ber...
Post a Comment
Read more

Pengertian Bid’ah, Khurofat, Syirik dan Takhoyyul.

By
Pengertian Bid’ah, Khurofat, Syirik dan Takhoyyul. Imam Syaathibi menyimpulkan bahwa Bid’ah adalah semua perbuatan yang diada-adakan, yang menyerupai syariat agama dengan tujuan mengepolkan ibadah kepada Allah yang mana tidak ada dasar hukum di dalam syariat agama (Al-Quran dan Al-Hadits) yang memperbolehkannya. Hadits yang diriwatkan fil al I’tashim : Biannaha toriqotun fiddini mukhtaroatun tudhoohisyariata yuqshodu bissuluki a’laihalmubalaghotu fitta’abbudillahi ta’ala . Yang artinya : Sesungguhnya bid’ah itu adalah jalan di dalam urusan agama yang dibuat-buat yang menyerupai syariat agama, dengan mengerjakan jalan tersebut mempunyai tujuan menyangatkan/mengepolkan di dalam urusan ibadah kepada Allah Yang Maha Luhur . Ancaman bagi orang yang melakukan bid’ah Diriwayatkan dalam Hadits Nasai dari Jabir Ibni Abdillah …wa syarrul umuri muhdatsaatuhaa wakullu muhdatsatin bid’atun wakullu bid’atin dhzolalatun wakullu dhzolalatin finnar… yang artinya Dan sejelek-jeleknya perkara (aga...
5 comments
Read more

Laporan Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tasikmalaya Tahun 2018

By
Hai..hai.. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai rapat yang membahas mengenai forum lalulintas dan angkutan jalan di Kota Tasikmalaya. Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Seiring dengan perkembangan wilayah dan peningkatan laju perekonomian di Kota Tasikmalaya dirasakan pada akhir-akhir ini banyak terjadi pusat-pusat pertubuhan baru yang memicu timbulnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan baru yang mengakibatkan terjadinya titik-titik kemacetan pada waktu atau jam-jam tertentu. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak kurang baik bagi kemajuan sebuah kota, oleh karena itu perlu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dalam mengantisipasi hal tersebut diatas. Pada kasus tertentu seperti di Jalan Rumah Sakit, pada saat pagi hari dimana pada lokasi tersebut ada sekolah (SD, SMP dan SMA) serta rumah sakit yang mobilitasnya cukup tinggi sering ...
Post a Comment
Read more