Implementasi UU No.23 Tahun 2014

Hai..Hai..

Kali ini saya mencoba membahas mengenai Implementasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebetulan konteknya disini kepada Kecamatan. Kebetulan, di Kantor ada kajian tentang ini,, jadi saya coba buatkan laporannya... Oke,, kita simak ya..

Laporan Pembahasan Laporan Akhir Kajian Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Kecamatan Tahun 2017

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah hal yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemeritah daerah. Hal-hal yang termasuk dalam perubahan tersebut adalah terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan pada level kecamatan dan kelurahan.

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi, seperti yang tercantum dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat,Dinas, Badan, dan Kecamatan”.

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, juga memberi kesempatan daerah-daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada dilingkup wilayahnya. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti camat mendapatkan kewenangan dari Sekda, karena secara legitimasi camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerinthan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintah yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Menentukan Jenis Permasalahan (0,1)

Permasalahan yang dapat diambil dari kajian ini adalah ketika implemitasi Undang-Undang ini di Kecamatan dilaksanakan tanpa adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah mengenai teknis pembagian kewenangan yang diberikan ke Camat, sedangkan disisi lain Undang-Undang sudah berlaku sejak tahun 2014.

Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan (0,1)

Adapun faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah :

1.    Lambatnya Pemerintah Pusat dalam membuat regulasi teknis pelaksanaan pembagian kewenangan khusus untuk beberapa urusan yang menjadi kewenangan Camat, sehingga sampai saat ini belum dapat diimplementasikan.

2.    Adanya urusan reduksi yang merupakan bukan urusan pemerintah pusat atau urusan pemerintah daerah ynag didelegasikan ke Camat namun tidak secara gambling urusan apa yang dimaksud, sehingga membingungkan aparatur pemerintah.

Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang diperlukan dalam perencanaan sektor tunggal (0,1)

Dengan adanya faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut maka penulis memberikan saran berupa :

1. Pemerintah Pusat segera membuatkan aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan camat yang dilimpahkan dari Pemerintah Daerah.
2. Mempertegas urusan mana saja yang menjadi kewenangan camat sehingg tidak ada multitafsir mengenai urusan yang menjadi kewenangan camat.

Nah,,, begitu kira-kira contoh laporannya. mudah2n bisa dipahami,, sekian dulu ya,, saran dan masukannya sangat kami tunggu.. Terima Kasih

Kode Butir Kegiatan		Unsur/Sub. Unsur	Angka Kredit
II.A.11		Penyajian Latar Belakang Masalah	0,1
II.A.16		Menentukan jenis permasalahan	0,1
II.A.18		Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan	0,08
II.F.25		Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal	0,08
	JUMLAH		0,36