Kajian Antar Daerah... Atau Kunker,, Yakin bisa di Klaim Angka Kredit????
Halo.. Halo.. Jumpa Lagi dengan saya,,,
Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat laporan untuk salah satu kegiatan Kajian Antar Daerah atau Kunjungan Kerja jika kita diajak oleh Dewan atau OPD lain untuk melihat Kondisi di daerah yang akan kita kunjungi.
Nah, kali ini saya kebetulan diajak untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi,, kira-kira gimana ya cara klaim AKnya.. nah saya coba bahas dikit ya....
Nah kira-kira sudah kebayang kan... mudah2n temen-temen fungsional semua bisa membuat laporan yang lebih banyak butir kegiatannya sehingga AK juga lebih banyak.. berikut ringkasan usulan AK nya..
Lumayan kan,, 1,18,, hehehe..
Oke seperti biasa,, minta saran dan masukan ya.. biar laporan yang saya buat kedepan bisa lebih baik. Terima Kasih..
Halo.. Halo.. Jumpa Lagi dengan saya,,,
Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat laporan untuk salah satu kegiatan Kajian Antar Daerah atau Kunjungan Kerja jika kita diajak oleh Dewan atau OPD lain untuk melihat Kondisi di daerah yang akan kita kunjungi.
Nah, kali ini saya kebetulan diajak untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi,, kira-kira gimana ya cara klaim AKnya.. nah saya coba bahas dikit ya....
LAPORAN HASIL KAJIAN
ANTAR DAERAH (STUDI BANDING)
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR
MASA JABATAN (LKPJ-AMJ)
WALIKOTA TASIKMALAYA 2017
Penyajian Latar Belakang
Masalah (0,1)
Pada Tahun Anggaran 2017,
Bappelitbangda Kota Tasikmalay bersama-sama dengan perangkat daerah lain
mendapat tugas untuk menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa
Jabatan (LKJP-AMJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Dalam proses
penyusunan laporan tersebut d perlu
adanya pembanding/komperasi ke daerah lain yang telah tau sedang menyusun
LKJP-AMJ tersebut.
Kajian antara daerah yang
dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Tasikmamlaya dan Daerah lainya dipimpin
oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dengan misi utama untuk mengetahui
bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi menyusun LKJP-AMJ dengan
baik dan diterima oleh DPRD masing-masing, serta dapat meggali potensi masalah
yang biasa muncul dalam penyusunan laporan tersebut.
Merumuskan Tujuan-Tujuan
Realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka
pendek (0,2)
Tujuan yang ingin dicapai
adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui strategi yang
dilakukan oleh Pemarintah Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi dalam upaya
penyelesaian LKJP-AMJ masing-masing dengan baik dan diterima DPRD.
2. Mendapatkan informasi dan
saran bagi tim penyusun LKJP-AMJ bagaimana melihat sebuah permasalahan dan
kendala dalam proses penyusunan
LKJP-AMJ.
Pengumpulan Data Sekunder
(0,1)
Data Umum (0,1)
Letak Geografis Kabupaten
Bekasi
Kabupaten Bekasi
mempunyai letak strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menjadi
perlintasan antara ibu kota propinsi dan ibu kota. Secara geografis Kabupaten
Bekasi terletak antara 60 10`53”-60 30`6” lintang selatan
1060 48` 28” Bujur Timur.
Posisi tersebut mwnwmpatkan Kabupaten Bekasi berada di sebelah barat wilayah
Provinsi Jawa Barat yang memanjang dari
utara ke selatan.
Wilayah Kabupaten Bekasi
mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 kecamatan. Secara administratif
Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Bogor
Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
Timur : Kabupaten Karawang
Secara administrasi
Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati. Jumlah Kecamatan yang ada di
Kabupaten Bekasi sebanyak 23 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5
kelurahan. Jumlah desa\kelurahan di setiap kecamatan berkisar 6-13. Kecamatan
dengan jumlah desa yang paling sedikit kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu
dan Muaragembong, ssedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terban,
ssedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanak adalah Keeecamatan
Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00% dari
luas Kabupaten.
Data Umum (0,1)
Letak Geografis Kota
Cimahi
Kota cimahi terletak
diantara 1070 30`30” BT –
1070 34`30” dan 60 50`00” - 6 056`00”
Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Cimahi yang sebesar 40,2 KM2
menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas administratif sebagai berikut :
Sebelah Utara :Kecamatan Parogong,
Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Sebelah Timur :Kecamatan Sukasari,
Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kec. Andir Kota Bandung
Sebalah Selatan:Kecamatan Marga Asih,
Kecamatan Batubanjar, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Kulon Kota Bandug
Sebelah Barat :Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Kota Cimahi termasuk ke
dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan meliputi 3 kecamatan yang terdiri darin
15 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 5 Kelurahan.
Secara geografis wilayah
ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan,dengan ketinggian
di bagian utara ± 1,040 meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara),
yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta
ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong
Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum.
Sungai yang melalui Kota
Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.830 1/dt, dengan anak
sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum
(masing-masing di bawah 200 1/dt) dan Kali Cisangkan (496 1/dt), sementara itu
mata air Cikuda dengan debit air 4 1/dt dan mata air Cikuda dengan debit air
Cisintok (93 1/dt)
Menganalisis dan
menyajikan data dari informasi untuk penilaian hasil efektifitas pelaksanaan
(0,3)
Permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan LKPJ-AMJ di Kabupaten
Bekasi.
Dari hasil pemaparan yang
di lakukan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi maka ada beberapa hal yang menjadi
sorotan dalam LKPJ-AMJ di Kabupaten Bekasi,diantaranya :
1. Sektor pendidikan menjadi sorotan utama karena hal ini menjadi topik yang
krusial dan dianggap maengalami penurunan kualitas, yakni dari mulai belum
tersedianya data sekolah,rendahnya kesejahteraan guru honorer, catut-marutnya
sistem PPDB Onlie, masih maraknya pungutan liar, hingga failitas sekolah
dinilai masih belum memadai.
2. Perbaikan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat
kurang mampu masih rendah. Kasus gizi buruk dan rendahnya serapan dana
kesehatan menjadi tolak ukur bahwa pelayanan pemerintah dari sektor ini masih
belum optimal.
3. Masalah ketenagakerjaan, pengupahan, dan masalah kesehatan serta
Keselamatan Kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada
di Kabupaten Bekasi.
Menganalisis dan menyajikan data dari informasi untuk prnilaian hasil
efektifitas pelaksaan (0,3)
Permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan LKPJ-AMJ di Kota Cimahi.
Hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan LKPJ-AMJ di
Kota Cimahi adalah :
1. Masih belum optimal peran kaum muda dalam pembangunan Kota Cimahi seperti
kurangnya wadah untuk berkumpul komunitas remaja yang perlu difasilitasi oleh
Pemerintah Kota sehingga dapat memberikan warna tersendiri untuk Kota Cimahi.
2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk baik yang disebabkan oleh faktor
kelahiran ataupun migrasi sehingga permasalahan sosial kependudukan bisa
diminimalisasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan yang belum merata dan berkualitas. Sehingga
banyak warga dari Kota Cimahi yang bersekolah di luar wilayah Kota dengan
anggapan bahwa kualitas pendidikan yang kurang baik dibandingkan dengan wilayah
lain.
4. Penguatkan pola kemitraan dengan sejumlah perusahaan baik di dalam maupun
di luar Kota Cimahi, termasuk meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Barat (Jabar) maupun untuk menekan gejolak ketenagakerjaan dan
mengatasi jumlah pengangguran.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sektor industri yang masih
kurang. Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah
dalam upaya mendorong efektifitas sektor industri.
Mengkaji Alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah di tentukan
dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek (0,3)
Dari beberapa permasalahan yang ada dalam proses penyusunan LKPJ-AMJ di
Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi, maka penulis mencoba untuk memberikan
alternatif penyelesaian yang diharapkan dapat membantu dalam proses perbaikan
selanjutnya :
1.
Sektor Pendidikan
Sektor Pendidikan
merupakan urusan wajib rusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangan. Untuk tingkat menengah atas menjadi urusan
Pemerintah Provinsi ssedangkan untuk
pendidikan menengah ke bawah menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
Terkait dengan permasalahan
yang banyak ditimbulkan seperti belum tersedianya database ssekolah, rendahnya kesejahteraan guru honorer,
curut-menurutnya sistem PPDB Online, masih maraknya pungutan liar, hingga
fasilitas sekolah dinilai masih belum memadai. Hal ini tentunya perlu perbaikan
yang disesuaikan dengan tingkat permasalahan tersebut sehingga satu demi satu
dapat terselesaikan dengan tinggat permasalahan tersebut sehingga satu demi
satu dapat terselesaikan. Hal yang tidak luput dari perhatian adalah adanya
pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah di luar pengawasan dari Dians
Pendidikan.
Beberapa upaya yang dapat
dilakukan antara lain :
a. Membuka media komunikasi antara guru sebagai perwakilan dari sekolah,
pengawas sebagai perwakilan dari Dinas dan Orang tua murid baik melalui
komunikasi verbal maupun komunikasi dua arah dengan dengan bantuan media.
Sehingga jika terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan dengan sekolah dapat
langsung di respon melalui media tersebut.
b. Melaporkan oknum yang mengataskan
pihak sekolah maupun Dinas kepada aparat berwajib untuk memberikan efek jera
bagi yang lain dalam melakukan pungutan liar.
2.
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping
papan dan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah diatur mengenaing kewenangan
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Adapun upaya perlu dilakukan antara lain :
a. Masyarakat dan harapanya, harapan masyarakat mendorong upaya peningkatan
mutu pelayanan. Organisasi pelayanan kesehatan mempunyai banyak hal yang
potensial. Harapan mereka harus didefinisikan dan diprioritaskan lalu membuat
kriteria untuk menilai kesuksesan.
b. Perbaikan kinerja aparatur pemerintah dari tinggal Rumah Sakit sampai
dengan Puskesmas pembantu, bila harapan masyarakat telah diidentifikasi,
langkah sselanjutnya adalah menidentifikasikan dan melaksanakan kinerja staf
dan dokter untuk mencapai konseling, adanya pengakuan dan pemberian reward
berupa berupa intensif.
c. Proses perbaikan, proses perbaikan juga penting. Sering kali kinerja
disalahkan karena masalah pelayanan dan ketidakpuasan masyarakat pada saat
proses itu sendiri tidak dirancang dengan baik untuk mendukung pelayanan.
Dengan melibatkan staf dalam proses pelayanan, maka dapat diidentifikasi
masalah proses yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat, mendiagnosis
penyebab, mengidentifikasi, dan menguji pemecahan atau perbaikan.
d. Budaya yang mendukung perbaikan terus menerus, untuk mencapai pelayanan
prima diperlukan organisasi yang tertib. Itulah sebabnya perlu untuk memperkuat
budaya organisasi sehingga dapat mendukung peningkatan mutu. Untuk dapat
melakukannya, harus sejalan dengan dorongan peningkatan mutu pelayanan
terus-menerus.
3.
Ketenagakerjaan
Bagi wilayah yang
sebagian besar terdapat kawasan industri, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi,
hal ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
tersebut. Satu upaya pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif antara
investor dengan tenaga kerja adalah menetapkan Upah Minimum Kabupaten yang
disesuai dengan kemampuan daya beli, kondisi wilayah serta standar biaya yang
berlaku di wilayahnya.
Dalam hal ini, Pemerintah
Kabupaten Bekasi sudah menerapkan UMK yang mempertimbangkan berbagai aspek,
namun dalam implementasinya masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan
tersebut dan tenaga kerja tersebut membutuhkan pekerjaan, sehingga tidak
melaporkan. Tentunya pengawasan tenaga kerja yang dilakikan oleh Pemerintah perlu lebih intensif.
4.
Optimalisasi kaum muda
Beberapa wilayah yang
berhasil mewadahi generasi muda dalam upaya perbaikan/peningkatan kualitas
suatu wilayah dapat dikatakan berhasil. Kaum muda ini yang memiliki jiwa
inovasi yang tinggi diharapkan dapat mewarnai wajah dari kota tersebut.
Sehingga perlu ada wadah untuk mewujudkan kreatifitas kaum muda tersebut dalam
bentuk organisasi, fasilitas kerja (workstation) sehingga ide kreatif mereka
dapat muncul.
Selain hal tersebut, ada
baiknya jika kaum muda ini diberikan kepercayaan dalam even-even tertentu yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, seperti sosialisasi kepada masyarakat
mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang, bahaya HIV AIDS, bahwa merokok,
LGBT dan lain sebagainya.
5.
Tingginya laju
pertumbuhan pendudukan
Pertambahan penduduk merupakan hal tidak dapat diindahkan khususnya untuk
wilayah luar kota merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi biaya
pembelian rumah yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan membeli rumah di
Kota. Dampaknya adalah banyak para pekerja di kota besar yang menghuni di
wilayah lain diluar kota. Akibatnya adanya pertambahan jumlah penduduk yang
tiap tahun semakin meningkat.
Untuk hal tersebut diatas, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan
oleh pemerintah secara umum, diantaranya :
a.
Melakukan pemerataan pembangunan
baik pembangunan di daerah lain (tidak hanya di kota), hingga pembangunan ini
mencapai ke wilayah pedesaan.
b.
Menyediakan lapangan
kerja di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dari kota, sehingga menarik
tenaga kerja yang cukup banyak.
c.
Meningkatkan mutu
pendidikan sehingga mampu memanfaatkan keadaan lingkungan alam diwilayahnya
sendiri, sehingga tidak mencari pekerjaan hingga ke kota.
d.
Mempermudah akses diwilayah terpencil, baik akses
transportasi, informasi, maupun lainnya.
e.
Memperbaiki fasilitas-fasilitas
yang sudah mulai rusak demi kenyamanan pengguna di luar wilayah kota.
6.
Peningkatan kerjasama
antar lembaga
Dengan adanya keterbatasan kemampuan anggaran yang
dimiliki oleh Pemerintah, maka perlu upaya yang dilakukan agar pembangunan
dapat terus dilaksanakan, salah satunya adalah dengan melakukan pola kerjasama
atau kemitraan dengan beberapa institusi maupun perusahaan.
Pola kerja sama yang dilakukan dapat berupa pemanfaatan
dana sosial dari perusahaan ataupun pola kerja sama murni. Hal ini merupakan
salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna melaksanakan pembangunan.
7.
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Industri
Bagi wilayah yang memiliki kawasan industri tentunya
untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah kita
adalah salah satunya dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik. Hal ini
merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam mendukung iklim investasi di
wilayahnya. Jika kondisi infrastruktur di wilayah tersebut tidak memadai, maka
besar kemungkinan investor akan mencari alternatif lokasi lain untuk melakukan
aktifitas industrinya.
Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kondisi
sarana dan prasarana dilokasi industri adalah bekerja sama dengan pengelola
kawasan industri untuk membuat/memperbaiki prasarana yang ada di kawasan
tersebut sehingga kawasan tersebut menjadi nyaman dan dapat mengundang investor
baru untuk dapat berinvestasi di wilayah tersebut.
Menulis saran mengenai tindak lanjut yang dperlukan dalam perencanaan
program strategis sektor tunggal (0,2)
Memperhatikan beberapa masalah yang ada di Kabupaten
Bekasi dan Kota Cimahi, maka sebagai bahan untuk memperbaiki penyusunan
LPKJ-AMJ Kota Tasikmalaya yang memiliki persamaan permasalahan antara lain :
a.
Peningkatan Fasilitas
Sekolah dengan mengupayakan kerjasama dengan Perusahaan yang ada di daerah
melalui dana kemitraan atau sosial yang erat kaitannya dengan pendidikan anak.
b.
Peningkatan jumlah
penduduk yang cepat dikendalikan dengan pemerataan pembangunan diwilayah lain
beriringan dengan upaya wilayah lain dalam membangun diwilayahnya, sehingga
penduduk yang ingin mencari mata pencaharian tidak perlu untuk ke kota.
c. Pelayanan kesehatan
perlu ditingkatkan dengan membuat inovasi-inovasi pelayan kesehatan yang dapat
memuaskan masyarakat baik dengan sistem informasi maupun kelengkapan sarana dan
prasarana kesehatan.Nah kira-kira sudah kebayang kan... mudah2n temen-temen fungsional semua bisa membuat laporan yang lebih banyak butir kegiatannya sehingga AK juga lebih banyak.. berikut ringkasan usulan AK nya..
Kode Butir Kegiatan
|
Unsur/Sub. Unsur
|
Angka Kredit
|
||
II.A.3
|
Pengumpulan Data Sekunder
|
0,1
|
||
II.A.11
|
Penyajian Latar Belakang Masalah
|
0,2
|
||
II.C.6
|
Mengkaji Alternatif-Alternatif berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis
jangka pendek
|
0,24
|
||
II.F.10
|
Menganalisis dan menyajikan data dari informasi
untuk penilaian hasil efektifitas pelaksanaan
|
0,48
|
||
II.F.24
|
Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang
Diperlukan Dalam Perencanaan Program Strategis Regional
|
0,16
|
||
|
JUMLAH
|
1,18
|
Lumayan kan,, 1,18,, hehehe..
Oke seperti biasa,, minta saran dan masukan ya.. biar laporan yang saya buat kedepan bisa lebih baik. Terima Kasih..
Comments
Post a Comment