Kajian Antar Daerah... Atau Kunker,, Yakin bisa di Klaim Angka Kredit????

Kajian Antar Daerah... Atau Kunker,, Yakin bisa di Klaim Angka Kredit????

Halo.. Halo.. Jumpa Lagi dengan saya,,,

Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat laporan untuk salah satu kegiatan Kajian Antar Daerah atau Kunjungan Kerja jika kita diajak oleh Dewan atau OPD lain untuk melihat Kondisi di daerah yang akan kita kunjungi.

Nah, kali ini saya kebetulan diajak untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi,, kira-kira gimana ya cara klaim AKnya.. nah saya coba bahas dikit ya....

LAPORAN HASIL KAJIAN ANTAR DAERAH (STUDI BANDING)

 PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR

MASA JABATAN (LKPJ-AMJ) WALIKOTA TASIKMALAYA 2017

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1)

Pada Tahun Anggaran 2017, Bappelitbangda Kota Tasikmalay bersama-sama dengan perangkat daerah lain mendapat tugas untuk menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKJP-AMJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Dalam proses penyusunan laporan tersebut  d perlu adanya pembanding/komperasi ke daerah lain yang telah tau sedang menyusun LKJP-AMJ tersebut.

Kajian antara daerah yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Tasikmamlaya dan Daerah lainya dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dengan misi utama untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi menyusun LKJP-AMJ dengan baik dan diterima oleh DPRD masing-masing, serta dapat meggali potensi masalah yang biasa muncul dalam penyusunan laporan tersebut.

Merumuskan Tujuan-Tujuan Realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek (0,2)

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1.    Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemarintah Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi dalam upaya penyelesaian LKJP-AMJ masing-masing dengan baik dan diterima DPRD.

2.    Mendapatkan informasi dan saran bagi tim penyusun LKJP-AMJ bagaimana melihat sebuah permasalahan dan kendala  dalam proses penyusunan LKJP-AMJ.

Pengumpulan Data Sekunder (0,1)

Data Umum (0,1)

Letak Geografis Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi mempunyai letak strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menjadi perlintasan antara ibu kota propinsi dan ibu kota. Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak antara 6⁰ 10`53”-6<sup>0</sup> 30`6” lintang selatan 106⁰  48` 28” Bujur Timur. Posisi tersebut mwnwmpatkan Kabupaten Bekasi berada di sebelah barat wilayah Provinsi Jawa Barat  yang memanjang dari utara ke selatan.

Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 kecamatan. Secara administratif Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara     : Laut Jawa

Selatan   : Kabupaten Bogor

Barat      : DKI Jakarta dan Kota Bekasi

Timur     : Kabupaten Karawang

Secara administrasi Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati. Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 23 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan. Jumlah desa\kelurahan di setiap kecamatan berkisar 6-13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, ssedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terban, ssedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanak adalah Keeecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00% dari luas Kabupaten.

Data Umum (0,1)

Letak Geografis Kota Cimahi

Kota cimahi terletak diantara   107⁰ 30`30” BT – 107<sup>0</sup> 34`30” dan 6⁰ 50`00” - 6 <sup>0</sup>56`00” Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Cimahi yang sebesar 40,2 KM² menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kecamatan Parogong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Sebelah Timur :Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kec. Andir Kota Bandung

Sebalah Selatan:Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Batubanjar, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Kulon Kota Bandug

Sebelah Barat      :Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan meliputi 3 kecamatan yang terdiri darin 15 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 5 Kelurahan.

Secara geografis wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan,dengan ketinggian di bagian utara ± 1,040 meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum.

Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.830 1/dt, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum (masing-masing di bawah 200 1/dt) dan Kali Cisangkan (496 1/dt), sementara itu mata air Cikuda dengan debit air 4 1/dt dan mata air Cikuda dengan debit air Cisintok (93 1/dt)

Menganalisis dan menyajikan data dari informasi untuk penilaian hasil efektifitas pelaksanaan (0,3)

Permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan LKPJ-AMJ di Kabupaten Bekasi.

Dari hasil pemaparan yang di lakukan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi maka ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam LKPJ-AMJ di Kabupaten Bekasi,diantaranya :

1.    Sektor pendidikan menjadi sorotan utama karena hal ini menjadi topik yang krusial dan dianggap maengalami penurunan kualitas, yakni dari mulai belum tersedianya data sekolah,rendahnya kesejahteraan guru honorer, catut-marutnya sistem PPDB Onlie, masih maraknya pungutan liar, hingga failitas sekolah dinilai masih belum memadai.

2.    Perbaikan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu masih rendah. Kasus gizi buruk dan rendahnya serapan dana kesehatan menjadi tolak ukur bahwa pelayanan pemerintah dari sektor ini masih belum optimal.

3.    Masalah ketenagakerjaan, pengupahan, dan masalah kesehatan serta Keselamatan Kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Bekasi.

Menganalisis dan menyajikan data dari informasi untuk prnilaian hasil efektifitas pelaksaan (0,3)

Permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan LKPJ-AMJ di Kota Cimahi.

Hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan LKPJ-AMJ di Kota Cimahi adalah :

1.    Masih belum optimal peran kaum muda dalam pembangunan Kota Cimahi seperti kurangnya wadah untuk berkumpul komunitas remaja yang perlu difasilitasi oleh Pemerintah Kota sehingga dapat memberikan warna tersendiri untuk Kota Cimahi.

2.    Tingginya laju pertumbuhan penduduk baik yang disebabkan oleh faktor kelahiran ataupun migrasi sehingga permasalahan sosial kependudukan bisa diminimalisasi.

3.    Penyelenggaraan pendidikan yang belum merata dan berkualitas. Sehingga banyak warga dari Kota Cimahi yang bersekolah di luar wilayah Kota dengan anggapan bahwa kualitas pendidikan yang kurang baik dibandingkan dengan wilayah lain.

4.    Penguatkan pola kemitraan dengan sejumlah perusahaan baik di dalam maupun di luar Kota Cimahi, termasuk meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) maupun untuk menekan gejolak ketenagakerjaan dan mengatasi jumlah pengangguran.

5.    Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sektor industri yang masih kurang. Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dalam upaya mendorong efektifitas sektor industri.

Mengkaji Alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah di tentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek (0,3)

Dari beberapa permasalahan yang ada dalam proses penyusunan LKPJ-AMJ di Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi, maka penulis mencoba untuk memberikan alternatif penyelesaian yang diharapkan dapat membantu dalam proses perbaikan selanjutnya :

1.        Sektor Pendidikan

Sektor Pendidikan merupakan urusan wajib rusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. Untuk tingkat menengah atas menjadi urusan Pemerintah Provinsi ssedangkan  untuk pendidikan menengah ke bawah menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Terkait dengan permasalahan yang banyak ditimbulkan seperti belum tersedianya database ssekolah, rendahnya kesejahteraan guru honorer, curut-menurutnya sistem PPDB Online, masih maraknya pungutan liar, hingga fasilitas sekolah dinilai masih belum memadai. Hal ini tentunya perlu perbaikan yang disesuaikan dengan tingkat permasalahan tersebut sehingga satu demi satu dapat terselesaikan dengan tinggat permasalahan tersebut sehingga satu demi satu dapat terselesaikan. Hal yang tidak luput dari perhatian adalah adanya pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah di luar pengawasan dari Dians Pendidikan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain :

a.    Membuka media komunikasi antara guru sebagai perwakilan dari sekolah, pengawas sebagai perwakilan dari Dinas dan Orang tua murid baik melalui komunikasi verbal maupun komunikasi dua arah dengan dengan bantuan media. Sehingga jika terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan dengan sekolah dapat langsung di respon melalui media tersebut.

b.     Melaporkan oknum yang mengataskan pihak sekolah maupun Dinas kepada aparat berwajib untuk memberikan efek jera bagi yang lain dalam melakukan pungutan liar.

2.        Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping papan dan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur mengenaing  kewenangan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun upaya perlu dilakukan antara lain :

a.    Masyarakat dan harapanya, harapan masyarakat mendorong upaya peningkatan mutu pelayanan. Organisasi pelayanan kesehatan mempunyai banyak hal yang potensial. Harapan mereka harus didefinisikan dan diprioritaskan lalu membuat kriteria untuk menilai kesuksesan.

b.    Perbaikan kinerja aparatur pemerintah dari tinggal Rumah Sakit sampai dengan Puskesmas pembantu, bila harapan masyarakat telah diidentifikasi, langkah sselanjutnya adalah menidentifikasikan dan melaksanakan kinerja staf dan dokter untuk mencapai konseling, adanya pengakuan dan pemberian reward berupa berupa intensif.

c.    Proses perbaikan, proses perbaikan juga penting. Sering kali kinerja disalahkan karena masalah pelayanan dan ketidakpuasan masyarakat pada saat proses itu sendiri tidak dirancang dengan baik untuk mendukung pelayanan. Dengan melibatkan staf dalam proses pelayanan, maka dapat diidentifikasi masalah proses yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat, mendiagnosis penyebab, mengidentifikasi, dan menguji pemecahan atau perbaikan.

d.    Budaya yang mendukung perbaikan terus menerus, untuk mencapai pelayanan prima diperlukan organisasi yang tertib. Itulah sebabnya perlu untuk memperkuat budaya organisasi sehingga dapat mendukung peningkatan mutu. Untuk dapat melakukannya, harus sejalan dengan dorongan peningkatan mutu pelayanan terus-menerus.

3.        Ketenagakerjaan

Bagi wilayah yang sebagian besar terdapat kawasan industri, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, hal ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tersebut. Satu upaya pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif antara investor dengan tenaga kerja adalah menetapkan Upah Minimum Kabupaten yang disesuai dengan kemampuan daya beli, kondisi wilayah serta standar biaya yang berlaku di wilayahnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah menerapkan UMK yang mempertimbangkan berbagai aspek, namun dalam implementasinya masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut dan tenaga kerja tersebut membutuhkan pekerjaan, sehingga tidak melaporkan. Tentunya pengawasan tenaga kerja yang dilakikan  oleh Pemerintah perlu lebih intensif.

4.        Optimalisasi kaum muda

Beberapa wilayah yang berhasil mewadahi generasi muda dalam upaya perbaikan/peningkatan kualitas suatu wilayah dapat dikatakan berhasil. Kaum muda ini yang memiliki jiwa inovasi yang tinggi diharapkan dapat mewarnai wajah dari kota tersebut. Sehingga perlu ada wadah untuk mewujudkan kreatifitas kaum muda tersebut dalam bentuk organisasi, fasilitas kerja (workstation) sehingga ide kreatif mereka dapat muncul.

Selain hal tersebut, ada baiknya jika kaum muda ini diberikan kepercayaan dalam even-even tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang, bahaya HIV AIDS, bahwa merokok, LGBT dan lain sebagainya.

5.      Tingginya laju pertumbuhan pendudukan

Pertambahan penduduk merupakan hal tidak dapat diindahkan khususnya untuk wilayah luar kota merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi biaya pembelian rumah yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan membeli rumah di Kota. Dampaknya adalah banyak para pekerja di kota besar yang menghuni di wilayah lain diluar kota. Akibatnya adanya pertambahan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat.

Untuk hal tersebut diatas, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah secara umum, diantaranya :

a.      Melakukan pemerataan pembangunan baik pembangunan di daerah lain (tidak hanya di kota), hingga pembangunan ini mencapai ke wilayah pedesaan.

b.      Menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dari kota, sehingga menarik tenaga kerja yang cukup banyak.

c.       Meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu memanfaatkan keadaan lingkungan alam diwilayahnya sendiri, sehingga tidak mencari pekerjaan hingga ke kota.

d.      Mempermudah  akses diwilayah terpencil, baik akses transportasi, informasi, maupun lainnya.

e.      Memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah mulai rusak demi kenyamanan pengguna di luar wilayah kota.

6.      Peningkatan kerjasama antar lembaga

Dengan adanya keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah, maka perlu upaya yang dilakukan agar pembangunan dapat terus dilaksanakan, salah satunya adalah dengan melakukan pola kerjasama atau kemitraan dengan beberapa institusi maupun perusahaan.

Pola kerja sama yang dilakukan dapat berupa pemanfaatan dana sosial dari perusahaan ataupun pola kerja sama murni. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna melaksanakan pembangunan.

7.      Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri

Bagi wilayah yang memiliki kawasan industri tentunya untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah kita adalah salah satunya dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam mendukung iklim investasi di wilayahnya. Jika kondisi infrastruktur di wilayah tersebut tidak memadai, maka besar kemungkinan investor akan mencari alternatif lokasi lain untuk melakukan aktifitas industrinya.

Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dilokasi industri adalah bekerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk membuat/memperbaiki prasarana yang ada di kawasan tersebut sehingga kawasan tersebut menjadi nyaman dan dapat mengundang investor baru untuk dapat berinvestasi di wilayah tersebut.

Menulis saran mengenai tindak lanjut yang dperlukan dalam perencanaan program strategis sektor tunggal (0,2)

Memperhatikan beberapa masalah yang ada di Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi, maka sebagai bahan untuk memperbaiki penyusunan LPKJ-AMJ Kota Tasikmalaya yang memiliki persamaan permasalahan antara lain :

a.        Peningkatan Fasilitas Sekolah dengan mengupayakan kerjasama dengan Perusahaan yang ada di daerah melalui dana kemitraan atau sosial yang erat kaitannya dengan pendidikan anak.

b.        Peningkatan jumlah penduduk yang cepat dikendalikan dengan pemerataan pembangunan diwilayah lain beriringan dengan upaya wilayah lain dalam membangun diwilayahnya, sehingga penduduk yang ingin mencari mata pencaharian tidak perlu untuk ke kota.

c. Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dengan membuat inovasi-inovasi pelayan kesehatan yang dapat memuaskan masyarakat baik dengan sistem informasi maupun kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan.

Nah kira-kira sudah kebayang kan... mudah2n temen-temen fungsional semua bisa membuat laporan yang lebih banyak butir kegiatannya sehingga AK juga lebih banyak.. berikut ringkasan usulan AK nya.. 

Kode Butir Kegiatan		Unsur/Sub. Unsur	Angka Kredit
II.A.3		Pengumpulan Data Sekunder	0,1
II.A.11		Penyajian Latar Belakang Masalah	0,2
II.C.6		Mengkaji Alternatif-Alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek	0,24
II.F.10		Menganalisis dan menyajikan data dari informasi untuk penilaian hasil efektifitas pelaksanaan	0,48
II.F.24		Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Program Strategis Regional	0,16
	JUMLAH		1,18

Lumayan kan,, 1,18,, hehehe..

Oke seperti biasa,, minta saran dan masukan ya.. biar laporan yang saya buat kedepan bisa lebih baik. Terima Kasih..