Forum OPD,,, bisa jadi angka kredit loh...gak percaya,,, coba liat ini

Haloo ketemu lagi...
Kali ini saya akan coba membahas mengenai membuat laporan dari pertemuan OPD atau lebih dikenal dengan Forum OPD, bagi Bappeda forum OPD ini sudah tidak asing lagi, apalagi pada saat-saat ini biasanya musim forum OPD dilaksanakan. Sering kita diundang oleh OPD-OPD tingkat Propinsi untuk memfasilitasi usulan yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi atau bahkan Pemerintah Pusat... Nah,,, saya coba buat laporannya kebetulan kali ini diundang dalam acara forum OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat.. Langsung aja ya..

Laporan Forum OPD Bidang Perumahan dan Permukiman

Tahun 2018

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1)

Forum OPD pada tingkat Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat menjaring aspirasi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pembangunan di wilayahnya melalui mekanisme Musrenbang yang disesuaikan dengan sektor yang membidangi OPD tertentu sehingga proses pengusulan anggaran dapat terkontrol melalui OPD tersebut.

Demikian pula Dinas Perumahan dan Permukiman, pada tahun 2017 mengadakan forum OPD yang bertujuan agar seluruh kegiatan yang diusulkan oleh Kota/Kabupaten berada pada koridor pencapaian target RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Oleh karena itu maka penentuan kegiatan yang dapat diakomodasi dan tidak OPD Provinsi yang dapat menentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Usulah yang diberikan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten sebagian besar merupakan shopping list yang dibutuhkan oleh wilayahnya, sehingga terkadang tidak ada keterkaitan dengan tujuan atau tema pembangunan Jawa Barat pada tahun tersebut, sehingga banyak yang tidak dapat diakomodasi. Dengan demikian agar usulan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat diakomodasi maka perlu melihat tema pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa persyaratan yang ditetapkan, sehingga proses pengusulan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Menentukan Jenis Permasalahan (0,1)

Permasalahan yang biasa terjadi pada saat Forum OPD Dinas Perumahan dan Permukiman adalah usulan kegiatan dari Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten tidak mengusulkan apa yang telah disepakati pada dokumen perencanaan khusus di bidang keciptakaryaan sehingga pencapaian target yang telah disepakati bersama tidak dapat tercapai.

Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan (0,1)

Adapun faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah :

1.        Dokumen perencanaan yang ada khususnya bidang ke-Cipta Karya-an tidak dijadikan dasar untuk pengusulan kegiatan sehingga pihak Provinsi tidak bersedia mengkomodasi usulan tersebut.

2.        Banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang tidak dapat memenuhi persyaratan (readiness criteria) yang ditentukan oleh Provinsi sehingga usulah yang ada tidak dapat direalisasikan.

Menulis saran mengenai Tindak Lanjut yang diperlukan dalam perencanaan sektor tunggal (0,1)

Melihat dari kecenderungan beberapa sumber permasalahan tersebut diatas, maka perlu dilakukan :

1.      Mengusulkan kegiatan yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten di bidang ke-Cipta Karya-an.

2.      Mengusulkan kegiatan/usulan program yang memang Kota/Kabupaten sudah siap dengan persyaratan yang diminta dalam pengusulan program tersebut, sehingga dalam aplikasinya tidak ada yang dapat menganulir usulan tersebut untuk realisasikan tahun mendatang.

Melakukan Studi Pustaka yang Memperkuat Landasan/Kerangka Logis. (0,2)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa perencanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus terdokumentasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bahan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah daerah. Beberapa tahun ke belakang mulai dari tahun 2014, Provinsi Jawa Barat telah menerapkan sistem informasi untuk melakukan dokumentasi terhadap rencana kerja tersebut melalui sistem yang disebut “RKPD Jabar Online 2101”.

Sistem RKPD Jabar Online merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan satu data perencanaan di Jawa Barat yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pasal 5 peraturan ini dijelaskan bahwa tahapan pengusulan dan proses RKPD Jabar Online 2101 terdiri dari :

1.      Usulan awal

2.      Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota

3.      Forum Perangkat Daerah Provinsi

4.      Pra Musrenbang Daerah Provinsi

5.      Musrenbang Daerah Provinsi

6.      RKPD.

Berdasarkan pasal 5 tersebut, kegiatan ini masuk kedalam poin 3 yaitu Forum Perangkat Daerah Provinsi dalam hal ini urusan perumahan dan permukiman. Dengan demikian masih ada beberapa tahapan untuk dapat masuk menjadi dokumen RKPD Jawa Barat sehingga perlu verifikasi oleh OPD lingkup bidang urusan perumahan dan permukiman.

Adapun kriteria dan persyaratan pengusulan kegiatan prioritas untuk masing-masing OPD memiliki berbedaan satu dengan yang lain. Adapun OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat memiliki standar pengusulan yang cukup tinggi untuk dapat diakomodir dan dimasukan menjadi Belanja Langsung OPD, namun demikian masih membuka kesempatan dalam pengusulan alokasi Bantuan Keuangan Gubernur, sehingga usulan dari Pemerintah Daerah setidaknya dapat diperhatikan.

Nah itulah contoh laporan yang saya buat jika saya diundang dalam acara pertemuan forum OPD, lumayan kan,,, 0,52 bisa diklaimkan...

No.	Unsur/Sub. Unsur	Butir Kegiatan	Pelaksana	Angka Kredit	Jumlah	Total
A	Perencanaan	Identifikasi Permasalahan
1	Penyajian Latar Belakang Masalah	II.A.11	Perencana Pertama	0,1	1	0,1
2	Menentukan Jenis Permasalahan	II.A.16	Perencana Pertama	0,1	1	0,1
3	Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan	II.A.18	Perencana Muda	0,1	1	0,08
		Perumusan Alternatif Kebijakan
4	Melakukan Studi Pustaka yang Memperkuat Landasan/Kerangka Logis	II.B.2	Perencana Muda	0,2	1	0,16
		Penilaian Hasil Pelaksanaan
5	Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal	II.F.25	Perencana Muda	0,1	1	0,08
JUMLAH						0,52