Sandy Perdana

Hai..hai.. ketemu lagi.. Kali ini saya akan menyajikan laporan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan yang pernah saya susun pada tahun 2015,,, langsung aja ya.. Laporan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Tahun 2015 Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Terkait dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, terlihat beberapa Kota/Kabupaten sedang melakukan penyusunan dokumen teknis RDTR tersebut. Namun dalam progresnya terlihat mengalami kendala sehingga masih berkutat dimasalah yang sama. Oleh karena banyaknya Kota/Kabupaten yang sedang menyusun dokumen teknis/naskah akademis dan mengalami beberapa kendala teknis maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengadakan klinik yang bertujuan memahami permasalahan yang dialami oleh Kota/Kabupaten dalam proses penyusunan materi teknis/naskah akademis RDTR tersebut. Menentukan Jenis Permasalahan (0,1) Permasalahan yang umum dijumpai oleh Ko...

Hai..Hai.. Kali ini saya mencoba membahas mengenai Implementasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebetulan konteknya disini kepada Kecamatan. Kebetulan, di Kantor ada kajian tentang ini,, jadi saya coba buatkan laporannya... Oke,, kita simak ya.. Laporan Pembahasan Laporan Akhir Kajian Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Kecamatan Tahun 2017 Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah hal yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemeritah daerah. Hal-hal yang termasuk dalam perubahan tersebut adalah terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan pada level kecamatan dan kelurahan. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka...

hai..hai... jumpa lagi,,,  kali ini saya akan bahas mengenai laporan hasil sosialisasi kebijakan satu peta yang dirintis oleh kementerian koordinator kemaritiman... nah kebetulan waktu itu sosialisasinya di hotel bidakara jakarta...  Nah untuk contoh laporannya saya coba membuat yang standar untuk kegiatan sosialisasi, nah mungkin juga bisa diterapkan dilaporan kegiatan sosialisasi lainnya...  ok.. langsung aja ya.. Laporan Sosialisasi Percepatan Kebijakan Satu Peta di Tingkat Daerah – Pulau Jawa Tahun 2018 Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh jumlah investasi yang ada. Belakangan banyak investor banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia yang disebabkan adanya beberapa paket kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, namun hal ini belum terlalu efektif yang lebih dikarenakan aturan tata ruang dibeberapa daerah yang tidak menunjang terhadap kebijakan tersebut. Tent...

Nah berhubung ngga cukup,, maka saya lanjutkan disini ya..   IV. Menentukan Jenis Permasalahan (0,1) Arah perkembangan wilayah tidak terlepas dari perkembangan penduduk. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,11% berdasarkan pada tahun 2025 penduduk Kota Tasikmalaya diprediksi mendekati 1 juta jiwa (menuju sebagai Kota Metropolitan). Pembangunan kota berkelanjutan mensyaratkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan harus berwawasan dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu pembangunan kota diusahakan tidak mengganggu lahan hutan dan sawah irigasi. Dengan prinsip tersebut diprediksi perkembangan kota hanya akan menempati tambahan 30,2% sisa lahan kota yang ada (5.181,33 ha). Sementara itu hingga tahun 2005 wilayah terbangun sudah mencapai 23,02%; sehingga pada tahun 2025 jumlah wilayah terbangun di Kota Tasikmalaya akan mencapai 53,22%.. V. Menentukan Tingkat Permasalahan (0,1) Dari perkembangan yang ada saat ini, wilayah terbangun di Kota Tasikmala...