Asistensi Pra RKA Bidang Perumahan Tahun 2019

Hai.. jumpa lagi setelah sekian lama ngga posting laporan..

Kalau tempo hari saya memposting asistensi pra rka bidang permukiman kali ini saya akan memposting hasil asistensi untuk bidang perumahan. yuk langsung aja.

Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Tahun 2019

1.      Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Tasikmalaya

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) – II.A.11

Kegiatan verifikasi penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022 dengan program pengembangan perumahan yang merupakan misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2018-2022 yang berbunyi “MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”  dengan tujuan Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan serta sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2018-2022 dijelaskan bahwa kegiatan verifikasi penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman masuk kedalam program pengembangan perumahan yang memiliki indikator berupa jumlah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang diserahterimakan dan jumlah PSU yang diverifikasi selama 5 tahun. Adapun target yang ingin dicapai dalam tahun 2019 adalah jumlah PSU yang diserahterimakan sebanyak 10 (sepuluh) perumahan dan jumlah PSU yang diverifikasi sebanyak 20 (duapuluh) perumahan.

Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal (0,1) – II.F.25

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bersama dalam RPJMD maka kami memberikan saran terhadap kegiatan ini :

1.      Karena sudah merupakan tugas pokok dan fungsi bidang perumahan dalam melakukan verifikasi serta menyerahterimakan PSU maka hendaknya dilakukan secara swakelola, tidak mengandalkan pihak ketiga.

2.      Seandainya tetap akan menggunakan bantuan pihak ketiga hendaknya tidak menggunakan banyak personil, lebih proporsional dibandingkan dengan jumlah pegawai yang tersedia sehingga akan lebih efisien dan efektif.

3.      Sebaiknya dalam mengalokasikan anggaran dari masing-masing pos baik itu belanja modal maupun barang dan jasa harus benar-benar yang menunjang terhadap kegiatan tersebut dan jumlahnya harus logis.

Menyusun Perkiraan dan Penentuan Anggaran/Pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal (0,2) – II.D.14

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2019 sebesar 20 perumahan diverifikasi dan 10 perumahan diserahterimakan maka kami melihat keefektifan dan keefisiensian anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp.  50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.      Asumsi dilaksanakan oleh SDM yang ada didinas dan sebagian dilaksanakan oleh tenaga honorer.

No	Item	Nilai
	Belanja Pegawai	Rp. 18.800.000,-
1	Honorarium Non PNS	Rp. 18.800.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 31.200.000,-
2	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 5.000.000,-
3	Belanja Dokumentasi	Rp.    300.000,-
4	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.500.000,-
5	Belanja Cetak dan Penggandaaan	Rp. 1.300.000,-
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 7.600.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 15.500.000,-
	TOTAL	Rp. 50.000.000,-

2.      Asumsi dilaksanakan oleh tenaga konsultan.

No	Item	Nilai
	Belanja Pegawai	Rp. 9.450.000,-
1	Honorarium Non PNS	Rp. 9.450.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 40.550.000,-
2	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 1.050.000,-
3	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.    700.000,-
4	Belanja Cetak dan Penggandaaan	Rp.    500.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 1.200.000,-
6	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.100.000,-
7	Belanja Konsultasi	Rp. 35.000.000,-
	TOTAL	Rp. 50.000.000,-

2.      Kegiatan Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) – II.A.11

Kegiatan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH) Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022 dengan program pengembangan perumahan yang merupakan misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2018-2022 yang berbunyi “MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”  dengan tujuan Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan serta sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2018-2022 dijelaskan bahwa kegiatan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH) Kota Tasikmalaya masuk kedalam program pengembangan perumahan yang memiliki indikator berupa jumlah RTLH yang ditangani selama 5 tahun sebanyak 5.075 unit rumah. Adapun target verifikasi RTLH yang ingin dicapai dalam tahun 2019 adalah 1.000 unit RTLH.

Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal (0,1) – II.F.25

Berdasarkan data yang diperoleh dari Basis Data Terpadu yang tahun 2017, jumlah RTLH yang ada diwilayah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 12.502 unit rumah dan tiap tahunnya Pemerintah Daerah merehabiiltasi sebanyak 1.000 unit rumah baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota. Kegiatan ini merupakan verfikasi RTLH yang ada dalam dalam Basis Data Terpadu yang sekiranya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Oleh karena itu dalam proses verifikasi ini maka sebaiknya :

1.      Verifikasi dilakukan langsung oleh pegawai dinas didampingi oleh aparatur tingkat kelurahan dan RT/RW, tidak menggunakan pihak ketiga. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri.

2.      Jika terkendala dengan jumlah pegawai yang tersedia, maka proses verifikasi melibatkan tim diluar dinas yang benar-benar mengetahui kondisi warga yang perlu dibantu rumahnya seperti melibatkan pihak kelurahan, RT dan RW.

3.      Anggaran yang telah dialokasikan oleh Bidang Permukiman sebaiknya dapat dialokasikan kepada kegiatan lain yang memang dapat mendongkrak kinerja dari bidang permukiman yang tertuang dalam RJPMD dan Renstra Dinas seperti Penyusunan Kajian Pemenuhan Hunian Berimbang yang dapat menjadi masukan pemenuhan kebutuhan perumahan di Kota Tasikmalaya.

Menyusun Perkiraan dan Penentuan Anggaran/Pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal (0,2) – II.D.14

            Penulis memperkirakan alokasi anggaran yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ini adalah sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan asumsi sebagai berikut :

1.      Alokasi anggaran belanja konsultan dihilangkan diganti dengan penyediaan makanan dan minuman kegiatan untuk petugas yang melakukan verifikasi.

2.      Alokasi anggaran ATK disesuaikan dengan kebutuhan dalam melakukan verifikasi.

3.      Alokasi anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan rakortek yang biasa dilakukan oleh pihak kementerian atau pelaksanaan di propinsi.

4.      Alokasi anggaran untuk pejabat pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

Berikut rincian pengalokasian kembali kegiatan verifikasi rumah tidak layak huni di Kota Tasikmalaya.

No	Item	Nilai
	Belanja Pegawai	Rp. 950.000,-
1	Honorarium PNS	Rp. 950.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 74.050.000,-
2	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 4.500.000,-
3	Belanja Dokumentasi	Rp. 1.700.000,-
4	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.300.000,-
5	Belanja Cetak dan Penggandaaan	Rp. 5.600.000,-
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 42.800.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 15.150.000,-
	TOTAL	Rp. 75.000.000,-

3.      Kegiatan Penyusunan dan Inventarisasi data Pertanahan

Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) – II.A.11

Kegiatan Penyusunan dan Inventarisasi data Pertanahan merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022 dengan program pengelolaan pertahanan yang merupakan misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2018-2022 yang berbunyi “MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”  dengan tujuan Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan serta sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2018-2022 dijelaskan bahwa kegiatan Penyusunan dan Inventarisasi data Pertanahan masuk kedalam program pengelolaan pertanahan yang memiliki indikator berupa capaian pengelolaan data pertanahan selama 5 tahun sebesar 100%. Adapun target capaian pengelolaan data yang ingin dicapai dalam tahun 2019 adalah sebesar 20% dari jumlah kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya yaitu 2 (dua) Kecamatan.

Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal (0,1) – II.F.25

Penulis menilai dari Pra RKA yang disusun, sepertinya belum terfokus terhadap pencapaian target indikator kenerja dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang terkesan tidak sesuai peruntukannya seperti tidak jelasnya apakah pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola atau menggunakan pihak ketiga. Oleh karena itu maka penulis menyarankan :

1.      Coba cermati ulang target indikator program dan kegiatan dalam Renstra Dinas, upayakan apa yang tertuang dalam renstra tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

2.      Tata ulang pengalokasian anggaran tidak hanya mengejar pagu anggaran yang telah disediakan  namun diupayakan agar seefisien dan seefektif mungkin.

3.      Coba menambah kegiatan lain yang tertuang dalam renstra seumpama dalam kegiatan Penyusunan dan Inventarisasi data Pertanahan dinilai terlalu besar, sehingga dapat dialokasikan ke kegiatan lain seperti koordinasi pertanahan.

Menyusun Perkiraan dan Penentuan Anggaran/Pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal (0,2) – II.D.14

            Jika dilihat dari pra RKA yang telah disusun, maka penulis mencoba untuk mengalokasikan kebutuhan kegiatan Penyusunan dan Inventarisasi data Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Item	Nilai
	Belanja Pegawai	Rp. 1.250.000,-
1	Honorarium PNS	Rp. 1.250.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 63.750.000,-
2	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.    812.000,-
3	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.363.000,-
4	Belanja Cetak dan Penggandaaan	Rp.   1.050.000,-
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp.  2.625.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.  7.400.000,-
8	Belanja Jasa Konsultasi	Rp. 50.000.000,-
	TOTAL	Rp. 65.000.000,-

Kode Butir Kegiatan		Unsur/Sub. Unsur	Angka Kredit
II.A.11		Penyajian Latar Belakang Masalah	0,3
II.D.14		Menyusun Perkiraan dan Penentuan Anggaran/Pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal	0,48
II.F.25		Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Perencanaan Proyek Sektor Tunggal	0,24
	JUMLAH		1,02