Laporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2007 – 2012

I. Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1)

Salah satu indikator keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya adalah dengan tercapainya target kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun pada saat awal kepemimpinannya. Adapun indikator-indikator tersebut dapat berupa indikator makro dan mikro seperti capaian IPM, Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio dan lain-lain.

Adapun selanjutnya dengan adanya target yang ingin dicapai dalam periode kepemimpinannya maka perlu ada arah dan kebijakan yang mendorong agar target tersebut dapat tercapai, oleh karena itu perlu adanya dukungan baik pendanaan maupun lainnya sehingga target tersebut dengan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk bidang pekerjaan umum indikator yang menjadi acuan diantaranya, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio tempat pemakaman umum milik pemerintah per satuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, Rasio rumah layak huni, Rasio permukiman layak huni, Panjang jalan dilalui Roda 4, Persentase pemukiman penduduk yang belum dilalui mimal roda 4, Panjang jalan Kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ), Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), Panjang jalan yang memiliki trotoar, Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat.

II. Pembuatan Diagram dan Tabel (0,1)

Hasil yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya serta Bappeda Kota Tasikmalaya periode tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya

III. Menentukan Jenis Permasalahan (0,1)

Dari beberapa indikator pekerjaan umum yang disajikan dalam RPJMD ada beberapa masalah yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, yaitu banyaknya sempadan sungai yang digunakan oleh bangunan liar. Bangunan liar yang berada disempadan sungai yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya jumlahnya cukup banyak dan berada di wilayah perkotaan.

IV. Menentukan Tingkat Permasalahan (0,1)

Banyaknya bangunan yang ada di sempadan sungai akan mengakibatkan aliran air pada sungai tersebut akan terhambat dan akan terjadi pendangkalan sehingga akan mengakibatkan banjir. Dari beberapa kasus banjir/genangan yang ada di Kota Tasikmalaya dapat dilihat bahwa penyebab utama adalah pemanfaatan sempadan sungai dan bahkan atas bangunan sungai yang digunakan sebagai aktifitas manusia dan juga banyaknya sampah yang ada di sungai. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sempadan sungai, maka permasalahan sempadan ini merupakan masalah yang cukup serius yang perlu dengan segera dilakukan penyelesaiannya.

V. Menentukan Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan (0,1)

Dari pengamatan yang dilakukan tersebut maka dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah diantaranya :

1. Pemerintah Kota belum dapat menertibkan karena pemanfaatan bangunan di sempadan sungai atau bahkan di atas sungai memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten terdahulu.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sempadan sungai dan akibat yang dapat ditimbulkannya.
3. Ketidaktegasan pemerintah kota dalam penindak pelanggaran pemanfaatan bangunan yang berada disempadan sungai.
4. Adanya proses pelegalan bangunan yang berada di sempadan sungai seperti diberikan fasilitas listrik, telpon dan bahwa PBB.

VI. Menulis Saran Mengenai Tindak Lanjut yang diperlukan dalam program Strategis Regional (0,2)

Melihat dari kecenderungan tersebut di atas, maka perlu adanya pembenahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya :

1. Menunggu berakhirnya perjanjian pemanfaatan lahan sempadan sungai yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya memberhentikan pemanfaatan atau tidak diperpanjang pemanfaatan bangunan tersebut.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sempadan sungai dan dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sempadan yang bukan sesuai dengan fungsinya.
3. Perlunya ketegasan dari pemerintah kota tentang penertiban bangunan yang berada di sempadan sungai dan memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi lain guna mengkomunikasikan proses permohonan pemberian fasilitas dan utilitas yang berada pada lahan yang bukan peruntukannya.