Hai..hai.. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai rapat yang membahas mengenai forum lalulintas dan angkutan jalan di Kota Tasikmalaya. Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Seiring dengan perkembangan wilayah dan peningkatan laju perekonomian di Kota Tasikmalaya dirasakan pada akhir-akhir ini banyak terjadi pusat-pusat pertubuhan baru yang memicu timbulnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan baru yang mengakibatkan terjadinya titik-titik kemacetan pada waktu atau jam-jam tertentu. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak kurang baik bagi kemajuan sebuah kota, oleh karena itu perlu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dalam mengantisipasi hal tersebut diatas. Pada kasus tertentu seperti di Jalan Rumah Sakit, pada saat pagi hari dimana pada lokasi tersebut ada sekolah (SD, SMP dan SMA) serta rumah sakit yang mobilitasnya cukup tinggi sering
Laporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2007 – 2012 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
I. Penyajian Latar Belakang Masalah (0,1) Salah satu indikator keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya adalah dengan tercapainya target kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun pada saat awal kepemimpinannya. Adapun indikator-indikator tersebut dapat berupa indikator makro dan mikro seperti capaian IPM, Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio dan lain-lain. Adapun selanjutnya dengan adanya target yang ingin dicapai dalam periode kepemimpinannya maka perlu ada arah dan kebijakan yang mendorong agar target tersebut dapat tercapai, oleh karena itu perlu adanya dukungan baik pendanaan maupun lainnya sehingga target tersebut dengan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Khusus bidang energi dan sumber daya mineral hal yang menjadi perhatian adalah banyaknya pertambangan yang tidak berizin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Dengan mengetahui indikator tersebut maka Pemerintah Daerah ak